Ahmad Dhani Nyaris Diusir Saat Rapat di DPR, Ada Apa?

 

Jadi intinya...

• Ahmad Dhani diancam diusir dari rapat DPR oleh Ketua Komisi XIII Willy Aditya.
• Dhani dianggap tidak tertib saat pembahasan polemik royalti musik dan lagu.
• Interupsi Dhani terjadi saat perwakilan VISI menyampaikan masukan terkait royalti.
  
  Perwakilan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Ahmad Dhani Prasetyo diancam diusir oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dalam rapat terkait polemik royalti musik dan lagu di ruangan rapat, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Adapun, Willy menilai, Ahmad domino88 Dhani yang juga merupakan anggota DPR ini tidak tertib dalam rapat membahas royalti musik tersebut.

Awal mula, perwakilan dari Vibrasi Suara Indonesia (VISI) menyampaikan masukannya terkait polemik royalti musik dan lagu untuk diimplementasikan direvisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

"Dalam hal yang dibilang tadi komersil, dalam bentuk Pensi aja sudah komersil sebetulnya kan, gitu. Apakah itu juga berlaku yang sama? Pernah disebutkan juga bahwa enggak semuanya, penyanyi kafe yang toh komersil pun, itu enggak perlu izin. Nah, itu yang bikin kita tahu bingung sebetulnya," ujar Perwakilan Visi Nazril Irham alias Ariel dalam rapat

Mendengar pernyataan Ariel, Dhani langsung ingin menginterupsi dan menanggapi pernyataan Ariel.

Namun, Willy mengatakan tidak perlu ada interupsi sebab forum itu untuk belanja masalah terkait royalti lagu. "Enggak perlu jawab, kita belanja masalahnya. Ini bukan forum berbalas pantun," kata dia.

Memotong Lawan Berbicara

Selanjutnya, Perwakilan VISI lainnya, Judika, menyampaikan argumen bahwa setiap lagu yang dinyanyikan penyanyi harus izin, namun menurutnya ada hal yang membuat suasana tak nyaman.

"Fakta di dalam lapangan memang akan ada hal-hal yang membuat ekosistemnya bisa kurang enak. Kalau menurut saya pencipta lagu itu kan ketika lagunya dibawakan dia mendapatkan haknya itu yang paling utama," ujar Judika.

Mendengar Judika, Dhani langsung tidak terima dan angkat bicara tanpa izin pimpinan. "Kurang enaknya di mana?," kata dia.

Diperingatkan

Willy kembali mengultimatum Dhani agar tak menyerobot ketika menyampaikan pendapat dalam forum rapat tersebut.

"Mas Dhani, saya ingatkan saya pimpinan di sini, nanti sekali lagi kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum," kata dia.

Akhirnya Dhani berhenti, Judika bisa melanjutkan aspirasinya agar hak pencipta lagu untuk dipenuhi secara hukum.

"Dulu pertama kali mencipta lagu juga tujuan saya pasti semua lagu saya dikenal orang, dinyanyikan orang, bikin happy, tidak pernah ada yang terpikir buat saya menciptakan lagu untuk melarang. Saya akan bisa melarang kalau hak-hak saya yang lain tercederai," kata Judika.

Gabungan Elemen Buruh yang Bakal Demo ke Istana dan DPR

 

Jadi intinya...

• Ribuan buruh demo serentak 28 Agustus 2025 di Jakarta dan daerah.
• Tuntutan utama buruh meliputi HOSTUM, kenaikan upah, dan reformasi pajak.
• Sebanyak 4.531 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan mengamankan aksi.
  
  Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), serta domino88 berbagai elemn dijadwalkan menggelar demo pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan.

Pada 28 Agustus 2025 bakal dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek. Sedangkan di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur.

Di Jakarta, massa akan dipusatkan di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR.

"Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia," kata Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).

Ada sejumlah tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo DPR, yaitu:

1. Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).
2. Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
3. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
4. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
5. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.
7. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.
   
   4.531 Personel Gabungan Polri-TNI Dikerahkan Kawal Demo

1. Ribuan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pada Kamis 28 Agustus 2025. Di Jakarta, massa akan dipusatkan di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut, ada 4.531 personel TNI-Polri yang akan diterjunkan mengawal demo buruh tersebut.

Ada pun, kata dia, rinciannya 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 dari pasukan BKO terdiri dari TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran.

"Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa," ujar Ade Ary dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

Dia mengatakan, Polda Metro Jaya turut menyiapkan rekayasa lalu lintas, namun sifatnya situasional.

"Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan," ucap Ade Ary.

Demo Besar-besaran Buruh 28 Agustus 2025 di Penjuru Indonesia

 

Jadi intinya...

• Partai Buruh dan KSPI akan aksi serentak 28 Agustus 2025 di DPR dan 38 provinsi.
• Aksi menuntut 6 isu HOSTUM, termasuk hapus outsourcing dan tolak upah murah.
• Tuntutan utama adalah kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%.

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan Partai Buruh, KSPI, dan Koalisi Serikat Pekerja atau KSP-PB akan turun ke jalan pada Kamis 28 Agustus 2025. Ribuan buruh akan menggelar aksi di depan gedung DPR.

“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025 juga serempak dilakukan di 38 provinsi,” ungkapnya.

Iqbal menyampaikan, demo di DPR pada 28 Agustus 2025 bakal dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek. Sedangkan di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur.

Dia menyebut, demo Partai Buruh dan KSPI pada 28 Agustus mengangkat enam isu yang disebut HOSTUM, Domino88 yakni hapus outsourcing, tolak upah murah.

Pertama, pada 28 Agustus 2025 Partai Buruh akan mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

Kedua, menyetop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak, yaitu mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp4,5 juta rupiah per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan.

Partai Buruh juga ingin pemerintah menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT, serta menolak adanya diskriminasi pajak wanita yang menikah dengan pria yang menikah.

“Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenangan kerjaan yang baru. GDPR sesuai Perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun, hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya keputusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” jelasnya.

Kelima, Partai Buruh akan meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Dan yang keenam, Partai Buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Rinciannya aksi buruh pada 28 Agustus antara lain di:

• Serang, Banten
• Bandung, Jawa Barat
• Semarang, Jawa Tengah
• Surabaya, Jawa Timur
• Jogjakarta
• Medan, Sumatera Utara
• Batam, Kepulauan Riau
• Bengkulu
• Lampung
• Palembang, Sumatera Selatan
• Gorontalo
• Makassar, Sulawesi Selatan
• Banjarmasin, Kalimantan Selatan
• Ambon, Maluku,
• Ternate, Maluku Utara
• Jayapura, Papua
• Beberapa Provinsi Lainnya di Indonesia

Usai Demo, Setjen DPR Imbau Anggota Dewan Pakai Mobil Berpelat Sipil Gantikan Pelat Merah

 

Jadi intinya...

• Mobil dinas/pribadi diserang massa demo DPR karena salah sangka.
• Anggota DPR gunakan mobil pribadi ikuti imbauan atau hindari ganjil-genap.
• Mobil ASN rusak parah, polisi buru pelaku perusakan dengan Pasal 170 KUHP.
  
  

  Mobil-mobil dinas yang melintas di sekitar lokasi demo di DPR/MPR Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus 2025 kemarin, turut menjadi amukan massa.

  Massa aksi mengira bahwa mobil berpelat merah hingga berpelat ZZH yang lewat merupakan milik anggota DPR.
  
  

  di parkiran Nusantara I DPR mobil- mobil dom88 yang terparkir berpelat khusus DPR. Namun, di lobi tempat anggota Dewan biasa turun dari mobil, nampak beberapa anggota turun dari mobil pribadi berpelat sipil hari ini.

  Salah satunya adalah anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian terpantau menggunakan kendaraan berpelat sipil. Ia mengaku ada imbauan dari Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) terkait penggunaan pelat mobil sipil.

  "Saya sih tadinya tetap aja pakai karena memang nggak ada masalah. Tapi karena diumumkan ya sudah kita ikut aja karena kita dulu juga pernah demonstran juga kan, malah menggerakkan juga dulu kalau soal itu kan," ujar Ramson, Selasa 26 Agustus 2025.

  Ramson menilai dinamika saat demo oleh massa aksi adalah hal wajar yang harus bisa diterima anggota DPR.
  
  

  "Itu memang seni dari dinamikanya lah dan DPR itu kan rumah rakyat, kalau di sini berbondong-bondong wajar, ini masih di depan. Kalau zamannya saya kan ini DPR RI sejak 1 Oktober 1999, tahun 2001, 2002 itu masuk ke sini (DPR)," kata dia.

  Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mengakui, tidak setiap hari menggunakan mobil dinas berpelat DPR. Ia menyebut lebih sering menggunakan mobil pribadi.
  
  

  Gunakan Mobil Dinas Saat Ganjil Genap
  
  

  

  Adian mengatakan, mobil dinas baru digunakan saat terkena ganjil-genap menuju DPR, sebab mobil plat DPR tidak terkena kebijakan tersebut. Menurut dia, tidak ada alasan khusus lain bagi dirinya maupun anggota lain yang juga menggunakan mobil pribadi.

  "Enggak ada (alasan khusus), gue pake (pelatDPR) kalau ada ganjil-genap," kata Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

  Diketahui, sebuah mobil Hyundai Palisade diduga milik Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi sasaran amuk massa saat demo ricuh di DPR/MPR Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus 2025. Mobil yang dikemudikan BB rusak parah di bagian kaca dan bodi.

  Korban diwakili oleh penasihat hukumnya telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kronologi perusakan mobil tersebut.

  Kejadian bermula saat korban yang mengendarai Hyundai Palisade hitam baru saja keluar dari DPR hendak ke kantornya. Tapi nahas, saat putar balik di bawah flyover dekat Senayan Park, puluhan pendemo mengadang.

  "Dan melakukan perusakan secara bersama-sama terhadap mobil," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

  Dia mengatakan massa demo ricuh langsung merusak mobil mewah itu menggunakan kayu, batu, dan tangan kosong. Hal itu membuat kaca depan pecah, bodi mobil rusak.

  Usai kejadian itu, korban melalui kuasanya langsung melapor ke Polda Metro Jaya. Polisi kini memburu pelaku dengan jeratan Pasal 170 KUHP.

  "Sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan," tandas dia.

  
  

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Alwi Farhan Susul Jonatan Christie

 

Alwi Farhan lolos ke babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025. Tiket tersebut didapat setelah tunggal putra Indonesia ini mengalahkan wakil Vietnam Nguyen Hai Dang 22-20 dan 21-13 di Adidas dom88 Arena, Paris, Prancis, Selasa (26/8).

Sejak awal game pertama, laga berlangsung ketat. Kejar mengejar angka terjadi. Alwi Farhan tertinggal 9-11 dari Nguyen. Usai interval, Nguyen jauh memimpin 16-9. Tetapi, Alwi mampu membalikkan skor 20-19.

Nguyen bisa menyamakan skor 20-20 sehingga terjadi setting. Namun, Alwi meraih dua poin beruntun untuk merebut game pertama.

Memasuki game kedua, Alwi Farhan unggul 5-1 dan berlanjut hingga 11-5. Setelah interval, Alwi terus menekan sehingga menyulitkan Nguyen hingga akhirnya menang 21-13.

Hasil ini membuat Alwi Farhan mengikuti langkah Jonatan Christie yang sudah terlebih dahulu melaju ke babak 32 besar Kejuaraan Dunia 2025. Jonatan menang atas Matthias Kicklitz dari Jerman 21-15 dan 21-5.

Anthony Sinisuka Ginting Tersingkir

Hasil berbeda didapat unggal putra Indonesia lainnya Anthony Sinisuka Ginting. Dia harus tersingkir di babak 64 besar Kejuaraan Dunia 2025 setelah kalah dramatis dari wakil tuan rumah Toma Junior Popov 18-21, 21-19, dan 23-25.

Anthony Ginting berpeluang memenangkan pertandingan setelah unggul 20-19 pada game ketiga atau penentuan. Namun, dia terpeleset usai melakukan smes sehingga Popov dapat menyamakan skor 20-20 dan memenangkan laga.

"Ada moment di match poin 20-19 saya terpeleset dan merasa sedikit kram di kaki kiri. Jadi setelah itu saya mesti cari permainan yang tepat untuk bisa memenangkan pertandingan," ucap Ginting.

Pasha Dorong Depok Buka Lebih Banyak Lapangan Kerja, Warga Tak Perlu Lagi ke Jakarta

 Dorong Depok Buka Lebih Banyak Lapangan Kerja, Warga Tak Perlu Lagi ke Jakarta

Jadi intinya...

• Pemerintah Depok rayakan HUT RI ke-80 dengan Pasha Ungu sebagai bintang tamu.
• Pasha berharap Depok buka lapangan kerja agar warga tak perlu ke Jakarta.
• Wali Kota Depok akan tambah hiburan dan libatkan UMKM di acara mendatang.
  
  Pemerintah Kota Depok menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Pada puncak acara, vokalis band Ungu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau biasa kerap disapa Pasha, menjadi bintang tamu pada acara tersebut.

Pasha mengaku senang Dom88 mendapatkan kesempatan dari Wali Kota Depok, Supian Suri, manggung memeriahkan HUT ke- 80 RI. Pasha mengaku senang melihat antusiasme masyarakat yang datang ke Balai Kota Depok memeriahkan Kemerdekaan Indonesia.

“Ya saya kira kan salah satu cara pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya diantaranya memberikan hiburan ya. Ya tentu berkaitan kegiatan-kegiatan atau perayaan-perayaan tertentu, di antaranya ya HUT RI,” ujar Pasha, Sabtu (23/8/2025) malam.

Politisi PAN sekaligus warga Depok mengaku siap apabila diminta Pemerintah Kota Depok untuk berkolaborasi, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Pemerintah Kota Depok telah memberikan pelayanan dan penataan kota terbaik untuk masyarakat.

“Ya sejauh ini saya kira sudah baik ya. Saya sebagai warga Depok, sudah tercatat warga Depok itu sudah kurang lebih enam tahun gitu,” jelas Pasha.

Lapangan Kerja

Mantan Wakil Wali Kota Palu tidak memungkiri, masih ada masyarakat Depok menggantungkan hidupnya dengan bekerja di Jakarta. Pasha meminta kedepannya, Pemerintah Kota Depok dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga tidak bergantung ke Jakarta.

“Ya kita berharap ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto melalui Asta Cita, kita berharap warga Depok mungkin tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mencari kerja, kira-kira begitu,” ucap Pasha.

Pasha menginginkan industri di Kota Depok dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Depok. Menurutnya, Kota Depok cukup banyak industri sehingga dapat memungkinkan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Depok.

“Ya kita berharap bisa terbuka di Kota Depok ya, di Depok ini kan saya kira (industri) cukup banyak gitu,” terang Pasha yang merupakan anggota DPR RI.

Keberpihakan ke Masyarakat Depok

Sementara, Wali Kota Depok, Supian Suri usai ikut manggung bersama Pasha, mengaku senang atas kehadiran Pasha. Menurutnya, Pasha berkenan di tengah kesibukannya meskipun Partai Amanat Nasional (PAN) sedang berulang tahun, menyempatkan diri datang ke puncak acara HUT ke-80 RI yang diselenggarakan Pemerintah Kota Depok.

“Ini sebagai wujud perhatian beliau (Pasha), keberpihakan beliau buat masyarakat Depok, karena beliau juga adalah warga Depok,” kata Supian yang merupakan lulusan IPDN.

Supian tidak menampik antusiasnya masyarakat yang datang, menandakan masyarakat Kota Depok haus akan hiburan. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok akan menambah kegiatan hiburan masyarakat pada setiap event tertentu

“Ya Insya Allah kita banyak ada kegiatan seperti ini, pertama buat hiburan masyarakat, kedua kita ingin sekali lagi ada UMKM-UMKM kita bisa tumbuh, salah satunya dengan di event-event seperti ini,” tutur Supian.

Supian yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Kota Depok menilai, kegiatan yang turut melibatkan masyarakat, dapat menjalin silaturahmi antara Pemerintah Kota Depok dengan masyarakat. Untuk itu, Supian akan berusaha menjaga kebersamaan Pemerintah Kota Depok dengan masyarakat.

“Insya Allah kegiatan seperti ini mempererat silaturahim, kebersamaan dan kebanggaan kita sebagai warga Depok terhadap kotanya, yaitu kota Depok,” ujar Supian.

Sebagai garansi, Pemerintah Kota Depok mengaku akan menyiapkan hiburan sesuai keinginan masyarakat, salah satunya bintang tamu di setiap kegiatan. Pemilihan bintang tamu akan diserahkan kepada masyarakat sebagai pilihan yang terbaik.

“Saya kembalikan ke masyarakat mau siapa yang diundang, ayo silahkan nanti kita siap, masyarakat mau siapa yang diundang buat datang ke Depok, kita siapkan,” pungkas Supian sambil tersenyum.

Kemenkes Ungkap Penyebab Ribuan Warga Sumenep Kena Campak hingga 17 Orang Meninggal

 

Jadi intinya...

• Sumenep alami KLB campak dengan 1.944 kasus dan 17 kematian, mayoritas balita.
• Rendahnya imunisasi dan hoaks vaksin jadi dom88 penyebab utama KLB campak.
• Imunisasi adalah pencegahan terbaik untuk campak dan komplikasi serius.
  
  dilanda Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Hingga minggu ke-32 tahun 2025, tercatat 1.944 kasus suspect campak dengan lebih dari separuh (53,3%) penderita adalah balita usia 0-4 tahun.
  
  
  “Sebagian besar kasus kematian terjadi pada anak yang tidak pernah diimunisasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya imunisasi sebagai perlindungan dasar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman dalam keterangan tertulis, diterima Sabtu (23/8/2025).

Lima Penyebab KLB Campak di Sumenep

Aji juga memaparkan sejumlah faktor mengapa kasus ini bisa terjadi. Menurut Aji, rendahnya cakupan imunisasi menjadi penyebab utama.

“Kalau anak tidak diimunisasi, mereka tidak punya perlindungan terhadap penyakit berbahaya seperti campak,” ujarnya.

Kedua, terkait ramainya hoaks terkait vaksin yang akhirnya menyebabkan keraguan orang tua. “Ada orang tua yang ragu karena terpengaruh informasi keliru. Ini berisiko besar,” ungkap Aji.

Ketiga, daya tular campak yang sangat tinggi karena virus menyebar melalui udara ketika penderita batuk atau bersin, terutama di lingkungan padat dan rumah dengan ventilasi buruk.

Keempat, faktor gizi dan kerentanan campak menjangkit balita. Mengingat lebih dari separuh kasus di Sumenep menyerang balita.

“Anak dengan gizi buruk atau sakit berat jauh lebih rentan terkena campak dan mengalami komplikasi,” kata Aji.

Kelima, adanya keterlambatan deteksi, sehingga ditemukan banyak orang tua yang membawa anak ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) setelah kondisi parah. Hal ini memperbesar risiko penularan ke orang lain.

Aji menuturkan, bahwa campak bisa saja dicegah apabila semua anak diimunisasi. Dengan begitu kasus seperti ini tidak akan terulang kembali.

Kemenko Polkam Ultimatum Ormas Buat Resah Masyarakat Bakal Dibubarkan

 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan dom88 Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam) RI menegaskan, organsisai masyarakat (Ormas) berafiliasi kepada premanisme hingga membuat resah masyarakat dan melanggar hukum bakal dibubarkan.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan kepada wartawan usai memimpin Rapat Kordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Aksi Premanisme di Provinsi Sumut, yang digelar Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/08/2025).

Ditegaskan Desman, pembubaran ormas membuat resah masyarakat dan melanggar hukum diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Ormas.

"Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Ormas, di pasal 59, Pasal 61, 62 dan 63, pelanggaran ormas-ormas bisa dicabut izin operasionalnya, izin badan hukumnya, bisa dibubarkan, dan sanksi pidana. Lalu, jika melanggar terkait Ormas. Apalagi, tindak pidana," Desman menegaskan.

Kemenko Polkam RI turun serta dalam penanganan pencegahan aksi premanisme, dengan turun langsung ke Sumut berkolaborasi dengan Pemprov Sumut, Kodam I Bukit, dan Polda Sumut, serta steakholder terkait.

"Kemenko Polkam mengapresiasi Forkopimda Sumut sudah melakukan langkah-langkah strategis, dalam penanggulangan narkoba, Ormas berafiliasi dengan premanisme," Desman menuturkan.

Dalam rapat kordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan Kemenko Polkam RI, Pemprov Sumut, Kodam I Bukit Barisan, Polda Sumut, Kejati Sumut, dan steakholder terkait.

Prioritas Pemberantasan Narkoba

Kemenko Polkam juga menjadikan Sumut sebagai prioritas dan atensi dalam pencegahan dan pemberantas narkoba.

Merujuk data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), dari 15 juta jiwa penduduk di Provinsi Sumut, tercatat 10,49 persen pengguna narkoba atau 1,5 juta jiwa.

"Ini tentunya angka yang rawan. Kami dari Kemenko Polkam, Pemprov Sumut, Gubernur Sumut, berkordinasi terkait permasalahan ini," Desman menuturkan.

Desman mengapresiasi langkah-langkah Forkopimda Sumut yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution, yang sudah melakukan penindakan tegas dalam pemberantas narkoba.

"Kemenko Polkam mengapresiasi Forkopimda Sumut yang sudah melakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan narkoba, ormas berafiliasi premanisme, dengan melakukan penertiban tempat hiburan malam yang selama ini digunakan untuk hal-hal berkaitan dengan narkotika," Desman kembali mengungkapkan.

Desman menegaskan, kejahatan narkoba dampaknya sangat tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia. Dikatakannya, jangan segan-segan bertindak terhadap pemberantas narkoba, termasuk keterlibatan aparatur.

"Ini menjadi agenda prioritas, akan ditindak tegas. Termasuk aparatur. Tidak ada lagi peredaran gelap di Indonesia, termasuk di Sumut," tegasnya.

Desman menjelaskan, ada langkah-langkah pencegahan dan preventif. Pencegahan tidak saja dalam langkah hukum, tapi sosialisasi, edukasi sejak dini, dan pendidikan agama, termasuk rehabilitasi korban-korban narkoba.

Pemprov Sumut dengan stakeholder terkait didorong agar tempat rehabilitasi ditambahkan. Termasuk, melakukan penertiban THM harus diawasi dom88 dan dikontrol, jadi tumbuh kegiatan memberantas narkoba.

"Kapolda Sumut mendapatkan predikat baik dalam pengungkapan narkoba. Pengungkapan ini secara kontinitas dan konsistens, terus daerah Pelabuhan perbatasan (perairan) di Malaysia dan Aceh. Kita berharap masyarakat melaporkan kepada pemerintah, TNI/Polri," Desman menuturkan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut Basarin Yunus Tanjung mengungkapkan, Pemprov Sumut terus menambah tempat rehabilitasi.

"Ke depan kita memperdaya rumah sakit, seperti rumah sakit Gusta kedepannya salah satu akan menangani obat dan narkoba. Rumah Sakit jiwa kita juga ada klinik untuk menangani obat dan narkotika," Basarin menandaskan.