Pemerintah kembali menggelontorkan insentif fiskal melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk mendorong konsumsi masyarakat dan merangsang sektor pariwisata yang lesu.
Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan ini lebih sebagai langkah populis jangka pendek ketimbang solusi strategis untuk memperbaiki struktur harga tiket pesawat yang selama ini mencekik masyarakat.
"Mari kita jujur, masalah utama mahalnya tiket pesawat bukanlah PPN 11%, melainkan tingginya harga dasar tiket akibat sejumlah faktor struktural, mulai dari harga avtur yang terus melonjak, terbatasnya jumlah maskapai aktif pasca-pandemi, hingga dominasi rute oleh segelintir pemain besar," kata Achmad kepada Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, potongan 6% PPN hanya domino88 mengurangi sekitar Rp60 ribu dari tiket seharga Rp1 juta, jumlah yang tidak signifikan untuk mendorong masyarakat yang menahan konsumsi akibat mahalnya harga.
"Dengan kata lain, insentif ini seperti memberi aspirin kepada pasien yang membutuhkan operasi. Nyeri memang bisa berkurang sementara, tetapi sumber penyakitnya tetap dibiarkan," ujarnya.
Risiko Distorsi dan Ketidakadilan Antar Moda
Lebih lanjut, Achmad menjelaskan bahwa ada aspek lain yang perlu dikritisi yakni, distorsi antarmoda transportasi.
Saat moda udara disubsidi melalui insentif fiskal, domino88 moda darat seperti kereta api dan bus yang menjadi andalan masyarakat kelas bawah tidak mendapat perlakuan yang sama.
"Padahal, moda-moda tersebut justru lebih inklusif, efisien energi, dan menopang mobilitas massal. Bukankah seharusnya pemerintah mendorong transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, bukan yang eksklusif dan padat karbon?," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar